BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kian mengintensifkan upaya menangani konflik antara manusia dan satwa liar Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Sebagai langkah strategis dalam setahun terakhir, pemerintah berencana membangun tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer. Tanggul itu akan membentang di Kecamatan Way Jepara, lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ir. Yanyan Ruchyansyah, menyatakan, Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi ini melalui pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.
“Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai lebih kurang Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul. Kita akan terus follow up agar dapat realisasi tahun ini,” ujar Yanyan dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Pembangunan tanggul pengaman ini bertujuan sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tak keluar dari zona konservasi. Hal ini krusial melindungi populasi gajah dan memberikan aman masyarakat bermukim di desa penyangga TNWK.
“Tanggul Pengaman perlu dalam membatasi gerak gajah agar tak keluar dari kawasan TNWK dan menurunkan risiko konflik, baik risiko gajah liar maupun risiko masyarakat,” papar Yanyan.
Yanyan menjelaskan, tipologi konflik manusia-gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga menerapkan metode mitigasi harus adaptif.
Perlu Serius
Klasifikasi konflik berkisar dari tipe ringan jarang terjadi, hingga tipe berat sangat parah. Karena itu, perlu desain kombinasi solusi presisi di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.
“Ada wilayah perlu buat tanggul pengaman, ada harus pasang pagar kejut listrik, dan ada juga wilayah hanya perlu pagar kawat saja,” jelasnya.
Terealisasinya infrastruktur mitigasi sepanjang 11 km ini dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas mengamankan habitat.
Selain aspek teknis, pembangunan ini juga dapat membangun kolaborasi solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik.
Pemprov Lampung menekankan seluruh pemangku kepentingan perlu serius mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuh korban dan menjaga keseimbangan konservasi.
Yanyan menyoroti tantangan pembiayaan dan penting sinergi lintas sektor.
“Karena sediaan dana terbatas, bahkan semua level pemerintahan, kita semua harus bisa mencari sumber biaya untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang dan permanen. Semoga semua bisa mendukung,” pungkasnya. (kmf)
